AlurNews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan bahwa hingga saat ini telah beroperasi tiga Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ketiganya berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang.
Sementara itu, untuk Kota Batam, program Sekolah Rakyat masih dalam tahap proses dan akan direalisasikan ke depan.
“Untuk Kepri, saat ini sudah ada tiga yang beroperasi, yakni di Anambas, Natuna, dan Tanjungpinang. Batam belum, masih proses, tapi pada akhirnya akan ada,” ujar Gus Ipul dalam kunjungan kerja nya ke Batam, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, kapasitas Sekolah Rakyat di setiap daerah berbeda-beda, bergantung pada ketersediaan gedung. Ada sekolah yang menampung 50 siswa, 100 siswa, hingga 200 siswa.
Para siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin ekstrem dan diprioritaskan bagi anak-anak yang belum atau tidak memperoleh akses pendidikan yang layak.
Terkait pelaksanaan sekolah berasrama di wilayah terpencil seperti Natuna dan Anambas, Gus Ipul mengakui adanya tantangan pada tahap awal, terutama bagi siswa yang belum terbiasa tinggal di asrama.
“Di awal-awal memang ada yang belum betah. Itu wajar karena mereka datang dari berbagai latar belakang. Namun setelah satu atau dua bulan, mereka sudah mulai nyaman. Alhamdulillah berjalan dengan baik,” kata dia.
Saat ini, menurutnya sebagian besar siswa kini memilih tetap tinggal di lingkungan Sekolah Rakyat saat masa libur, sebagai tanda adaptasi yang semakin baik.
Untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di Kepri, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah serta melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya dalam penyediaan transportasi dan infrastruktur.
“Kita ini bekerja sebagai satu tim besar. Bupati, wali kota, gubernur terlibat semua. Ini bukan hanya Kementerian Sosial, tetapi menerjemahkan gagasan Presiden secara bersama-sama,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional Presiden yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
Hingga tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi secara nasional dan jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah.
Dalam proses nya, sebagian Sekolah Rakyat masih memanfaatkan gedung sementara milik pemerintah daerah maupun kementerian. Namun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Targetnya minimal setiap tahun ada 100 gedung permanen yang dibangun. Secara bertahap, setiap kabupaten dan kota diharapkan memiliki satu Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa Sekolah Rakyat hanya merupakan program jangka pendek. Menurutnya, selama manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat, keberlanjutan akan tetap terjaga lintas pemerintahan.
“Kalau hasilnya nyata, insya Allah siapa pun presidennya nanti akan melanjutkan,” ujarnya. (Nando)
