AlurNews.com – Kasus malaria di Kota Tanjungpinang mencapai 129 kasus hingga pertengahan Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 99 pasien menjalani perawatan di rumah sakit, sementara dua wilayah, yakni Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis, menjadi fokus utama penanganan pemerintah.
Peningkatan kasus itu dibahas dalam rapat penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria periode April–Juni 2026 yang digelar di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (18/6/2026).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang, Elfiani Sandri, menegaskan lonjakan kasus malaria membutuhkan penanganan cepat dan melibatkan berbagai pihak.
“Ini menjadi perhatian serius dan perlu langkah bersama,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemko Tanjungpinang.
Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama instansi terkait telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian untuk menekan penyebaran malaria. Upaya tersebut meliputi fogging, penyemprotan dinding rumah atau Indoor Residual Spraying (IRS), serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan malaria.
Komisi Ahli Malaria, Ferdinand J Laihad, mengatakan keberhasilan pengendalian malaria tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
Menurutnya, nyamuk Anopheles sebagai penyebab penularan malaria dapat berkembang biak di genangan air bersih, termasuk bak mandi dan tempat penampungan air di lingkungan rumah.
“Upaya pencegahan juga didukung intervensi teknis untuk mencegah nyamuk berkembang biak di lingkungan rumah warga,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Yosei Susanti, memastikan pemerintah provinsi akan memperkuat dukungan penanganan, terutama di wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.
“Kami akan memperkuat penyuluhan kepada masyarakat serta mendukung pelayanan kesehatan bagi pasien malaria agar proses pemulihan berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati sejumlah langkah percepatan penanganan, antara lain penyuluhan serentak di seluruh kelurahan mengenai siklus hidup nyamuk Anopheles, pelaksanaan fogging oleh Dinas Kesehatan, serta penyemprotan dinding rumah melalui dukungan Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Ahli Malaria.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengupayakan dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan untuk memperkuat penanganan malaria di tengah keterbatasan fiskal daerah. (red)
