AlurNews.com – Sebanyak 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhenti beroperasi sementara waktu akibat perubahan sistem administrasi pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kepri, Rika Azmi, mengatakan perubahan kebijakan tersebut mengharuskan setiap SPPG menyampaikan laporan penggunaan dana harian (LPDH) sebelum mengajukan penambahan dana atau top up kepada BGN.
“Sekarang SPPG tak bisa sembarangan minta top up dana, tapi harus membuat laporan penggunaan dana harian (LPDH) dahulu, setelah itu baru BGN top up dana,” kata Rika di Tanjungpinang, Selasa.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana operasional di setiap SPPG dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.
Rika menyebutkan, 34 SPPG yang berhenti beroperasi sementara itu tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kepri.
Ia menegaskan, penghentian sementara operasional dapur MBG tersebut bukan disebabkan adanya pengurangan dana operasional dari BGN, melainkan hanya terkendala sistem administrasi.
“Kendalanya di sistem administrasi saja, bukan pengurangan dana operasional SPPG maupun masalah lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rika mengatakan Satgas MBG Kepri terus berkoordinasi dengan BGN Pusat untuk mencari solusi agar 34 SPPG tersebut dapat kembali beroperasi.
Pasalnya, penghentian operasional dapur MBG secara otomatis berdampak terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Ia mengungkapkan, hingga Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG di seluruh wilayah Kepri telah mencapai 594.278 orang atau 87,47 persen dari total target sebanyak 679.402 orang. (ib)
