Aplikasi BATAMKU Disiapkan untuk Mendata Pendatang dan Warga yang Keluar Kota

Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU, Selasa (17/11/2026). Foto: Humas BP Batam

AlurNews.com – Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan aplikasi BATAMKU untuk mendata mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Kota Batam melalui pelabuhan. Sistem tersebut akan mulai diuji di Pelabuhan Sekupang sebelum diterapkan secara bertahap di pelabuhan lainnya.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan aplikasi BATAMKU dikembangkan untuk memperkuat akurasi data mobilitas penduduk. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Amsakar, Batam sebagai kota industri dan perdagangan memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan sistem pendataan yang mampu memberikan gambaran lebih akurat mengenai arus kedatangan dan keberangkatan masyarakat.

Baca Juga: DPRD Batam Bahas Ranperda Administrasi Kependudukan, Pembatasan bagi Warga Pendatang Jadi Sorotan

“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.

Persiapan penerapan aplikasi tersebut dibahas melalui Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU. Pembahasan mencakup mekanisme pendataan, integrasi data antarlembaga, hingga kesiapan operasional di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Amsakar mengatakan, data yang dihimpun melalui BATAMKU nantinya dapat dikombinasikan dengan data kependudukan dan data sektoral untuk mendukung perencanaan berbagai kebutuhan masyarakat.

Sektor yang menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, transportasi, penyediaan air bersih, hingga pelayanan perkotaan.

Di bidang ketenagakerjaan, informasi mengenai tujuan kedatangan dan profil pekerjaan juga diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan arus pencari kerja serta menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan industri.

“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” katanya.

Selain untuk kebutuhan perencanaan daerah, data agregat mobilitas penumpang juga berpotensi dimanfaatkan dalam mengevaluasi kapasitas terminal, akses transportasi menuju pelabuhan, serta perkembangan sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Amsakar berharap pengembangan BATAMKU tidak hanya memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Batam, tetapi juga dapat mendukung koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat, khususnya dalam memahami pergerakan masyarakat antarpulau.

Ia menyebutkan, pengalaman Batam dalam mengembangkan sistem pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Pelabuhan Sekupang dipilih sebagai lokasi awal penerapan BATAMKU. Tahap awal ini akan digunakan untuk menguji mekanisme pendataan, kesiapan petugas, keandalan sistem, serta kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

Setelah pelaksanaan awal dievaluasi, pemerintah akan melakukan penyempurnaan sebelum memperluas penerapannya ke pelabuhan lain di Batam.

Penerapan sistem ini membutuhkan koordinasi sejumlah instansi, di antaranya Pemko Batam, BP Batam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.

Pemerintah juga menyiapkan aspek perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan BATAMKU. Hal ini mencakup kejelasan tujuan pendataan, pembatasan akses petugas, mekanisme koreksi data, serta bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar.

Amsakar menegaskan, data perjalanan yang tercatat dalam BATAMKU merupakan informasi mobilitas masyarakat dan tidak secara otomatis mengubah domisili maupun status kependudukan seseorang. Perubahan data kependudukan tetap harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.

“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” jelasnya. (Nando)