Temukan Ketidaksesuaian Mayor, Kemenhub Larang Dua Kapal Berlayar di Tanjungpinang

KM Sabuk Nusantara 48. (Foto: RRI)

AlurNews.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan sejumlah ketidaksesuaian mayor pada dua kapal penumpang saat melakukan uji petik keselamatan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri). Kedua kapal tersebut direkomendasikan tidak diizinkan berlayar hingga seluruh temuan diperbaiki dan persyaratan keselamatan dipenuhi.

Uji petik tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan kelaiklautan kapal menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), guna memastikan seluruh armada yang beroperasi memenuhi standar keselamatan pelayaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsuddin, mengatakan pemeriksaan berlangsung pada 12–14 November 2026.

“Menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperketat pengawasan keselamatan melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang termasuk di Tanjungpinang, Kepulauan Riau,” kata Samsuddin dalam pernyataan terkonfirmasi di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pemeriksaan dilaksanakan tim dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang dipimpin Kepala Subdirektorat Keselamatan Kapal, Maltus Jackline Kapistrano. Kegiatan tersebut juga melibatkan tim uji petik yang dipimpin Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, Stephanus Risdiyanto.

Adapun dua kapal yang menjadi objek pemeriksaan yakni Kapal Oceanna 175 yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Baruna Jaya dan Kapal Sabuk Nusantara 36 yang dioperasikan PT Selvi Trans Indo.

Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang masuk kategori mayor. Atas temuan tersebut, kedua kapal direkomendasikan segera melakukan perbaikan dan tidak diizinkan berlayar sampai seluruh ketidaksesuaian ditindaklanjuti.

“Pemenuhan persyaratan keselamatannya juga harus diverifikasi oleh petugas yang berwenang,” tegas Samsuddin.

Ia menjelaskan pemeriksaan kelaiklautan kapal dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap armada yang beroperasi benar-benar memenuhi standar keselamatan. Seluruh temuan pemeriksaan wajib segera ditindaklanjuti oleh operator kapal.

Samsuddin menegaskan, apabila ditemukan ketidaksesuaian mayor, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan.

“Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat mayor, kami tidak akan ragu merekomendasikan agar kapal tidak diizinkan berlayar sampai ketidaksesuaian tersebut diperbaiki. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran,” ujarnya.

Menurutnya, ketegasan tersebut berlaku bagi seluruh kapal penumpang tanpa terkecuali, termasuk kapal milik pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pengawasan.

Melalui uji petik tersebut, Ditjen Perhubungan Laut juga mengingatkan seluruh operator kapal penumpang agar memastikan kesiapan armadanya menjelang masa angkutan Nataru.

“Sebagaimana prinsip zero compromise for safety, don’t bend the rules,” kata Samsuddin.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, Stephanus Risdiyanto, mengapresiasi pelaksanaan uji petik yang mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.

Menurut Stephanus, kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal penumpang, terutama menyusul sejumlah kejadian kecelakaan kapal yang menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir.

“Berbagai kejadian kecelakaan kapal penumpang sebelumnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengawasan keselamatan harus terus ditingkatkan, termasuk memastikan kelaiklautan kapal yang beroperasi di wilayah kerja KSOP Tanjungpinang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan operator kapal untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dengan demikian, kapal yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian baru dapat dinyatakan memenuhi persyaratan dan kembali beroperasi setelah seluruh perbaikan selesai serta diverifikasi oleh petugas berwenang. (ib)