
AlurNews.com – Penguatan Mekanisme Rujukan Nasional atau National Referral Mechanism (NRM) menjadi salah satu fokus penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di jalur Singapura-Batam. Koordinasi lintas instansi dan negara diperlukan agar korban mendapat penanganan terpadu, mulai dari identifikasi, penyelamatan, perlindungan, hingga pemulihan.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura-Batam di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (19/11/2026). FGD ini melibatkan perwakilan kementerian dan lembaga pusat, aparat penegak hukum, instansi pengawasan perbatasan, lembaga perlindungan pekerja migran, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pendamping korban.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menilai pencegahan perdagangan orang perlu berjalan beriringan dengan pengawasan wilayah perbatasan dan penguatan layanan bagi korban. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak disertai prosedur jelas.
Baca Juga: Dark Bali Latih Praktisi di Batam Tangani Korban TPPO
“Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, hingga memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan yang layak,” kata Lis, dikutip dari laman resmi Pemko Tanjungpinang.
Ia berharap forum Koridor Aman Singapura-Batam dapat menghasilkan sistem koordinasi dan rujukan yang lebih efektif, sehingga korban tidak kehilangan akses terhadap layanan ketika menjalani proses penanganan.
“Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara ini juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang, serta meningkatkan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan,” kata dia.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Dr Hotmangaradja Pandjaitan, yang membuka kegiatan tersebut, turut menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam memastikan korban memperoleh layanan secara berkelanjutan.
“Penguatan koordinasi dan mekanisme rujukan menjadi sangat penting agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan, mulai dari proses penyelamatan hingga pemulihan,” ujarnya.
Pembahasan FGD mencakup penyelarasan mekanisme rujukan antarinstansi, identifikasi dan pemeriksaan korban, perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum, serta pendampingan untuk membantu korban kembali ke lingkungan masyarakat.
Selain memperkuat layanan korban, peserta juga membahas pengawasan jalur perbatasan, terutama kawasan perairan yang berpotensi menjadi jalur kegiatan ilegal dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural. (red)

















