
AlurNews.com – Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun melakukan pematangan Rencana Rinci Pembangunan (RRP) bersama Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
RRP sendiri merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang menjabarkan rencana induk pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Karimun ke arah pemanfaatan ruang secara lebih detail dan operasional, termasuk pengaturan peruntukan kawasan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung.
RRP ini juga merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBPB BBK).
Kepala BP Kawasan Karimun, Agusnawarman menyebutkan pematangan RRP ini diketahui sebagai bentuk pondasi penataan kawasan, penguatan kepastian hukum serta percepatan investasi di Karimun.
Dikatakan Agus, RRP ini juga merupakan bagian penting dalam menyiapkan arah pembangunan kawasan yang lebih terukur dan kepastian bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi.
“Terdapat salah satu poin penting dalam pembahasan RRP ini yakni peta zonasi kawasan yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Kepala (Perka) BP Kawasan,” jelasnya kepada AlurNews, Sabtu (21/11/2026).
Lebih lanjutnya, nantinya peta zonasi kawasan tersebut akan terintegrasi dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS), sehingga pelaku usaha atau investor dapat memperoleh kejelasan mengenai peruntukan ruang dalam proses pengurusan perizinan.
“Ini sangat penting, karena memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Selain itu dengan adanya jelasan tata ruang dan kepastian hukum, mereka (investor) memiliki gambaran yang jelas mengenai lokasi dan kawasan yang ingin dikembangkan,” ungkap Agus.
Di samping itu, Agusnawarman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang telah mengadakan rapat koordinasi tersebut.
Ia mengatakan, rencana pematangan RRP ini sudah dipersiapkan oleh tim konsultan BP Karimun sejak tahun 2024 silam, dan berhasil terealisasi ke ke Menko Bidang Perekonomian pada tahun 2026 ini.
Agus juga mengharapkan RRP tersebut mendapat dukungan dari semua pihak seperti pemerintah daerah, terkhusus pihak Kecamatan dan Kelurahan di Kawasan FTZ. (Andre)
















