AlurNews.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Batam meminta Ketua DPRD Batam dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam agar memberikan sanksi terhadap anggota DPRD Batam Sahrul yang main game saat rapat paripurna.
Sebelumnya, informasi ini mencuat saat anggota DPRD yang dimaksud tertangkap kamera amatir tengah disibukkan bermain game, bahkan saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Dugaan sementara, diduga anggota DPRD tersebut bermain game berjenis slot.
Ketua GMKI cabang Batam, Mayshine Debora Panaha meminta Ketua DPRD bersikap tegas, terkait masalah tersebut.
Baca Juga: Main Game Saat Rapat, BK DPRD Batam: Sahrul Tak Langgar Kode Etik
“Apabila alasannya adalah menjaga marwah DPRD Batam. Maka seharusnya ada sanksi yang diberikan DPRD, terhadap salah satu anggotanya yang tidak menghormati Paripurna. Ingat bahwa apa yang dirapatkan oleh mereka, kebijakannya berdampak pada masyarakat Batam secara luas,” tegasnya, Rabu (6/12/2023).
GMKI Batam akan melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat, dikarenakan tindakan anggota DPRD tersebut dinilai merugikan masyarakat.
“Aksi unjuk rasa menuntut agar Sahrul diberi sanksi akan kami lakukan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Terkait aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh GMKI Batam, Mayshine menyebut ada beberapa kendala yang ditemui sebelum pelaksanaannya.
Salah satunya adalah permintaan pembatalan aksi yang disebut diminta oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH). Walau demikian, GMKI Batam menegaskan tetap akan merealisasikan aksi tersebut.
“Bahkan surat pemberitahuan aksi yang kami antarkan minggu lalu, sebenarnya awalnya ditolak. Hingga akhirnya ada yang menemui kami, dan mengajak berdialog di kawasan Pasir Putih, Batam Center beberapa waktu lalu,” paparnya.
Dalam pertemuan ini, pihak penegak hukum disebutkan meminta GMKI Batam memberikan waktu, untuk nantinya akan dibantu untuk bertemu dengan pihak Badan Kehormatan DPRD Batam.
Dikarenakan hal ini, pihaknya menyebut terpaksa menunda aksi yang seharusnya dilakukan pada, Kamis (7/12/2023).
“Ada janji ke kami untuk diminta menahan diri. Kami menyepakati hal itu, dengan janji akan difasilitasi untuk bertemu dengan BK. Dibandingkan harus berunjuk rasa besok. Janji itu kami tunggu realisasinya minggu ini,” tegasnya.
Salah satu bentuk kekecewaan lain adalah sikap BK DPRD Kota Batam, dan Ketua DPRD Batam yang tak mau mendengar keluhan dari elemen masyarakat terkait sikap anggota DPRD yang bermain game.
Pada Senin (4/12/2023) lalu ia mengaku telah datang ke DPRD Batam, untuk mengantarkan surat keberatan terhadap sikap Sahrul. Namun kedatangan para mahasiswa ini, tidak diterima oleh BK DPRD Batam, yang mengaku tengah menerima kunjungan KPK RI.
“Kami hanya ditemui staf, dibilang sedang ada pertemuan dengan KPK. Kami menunggu hingga 1,5 jam,” paparnya.
Namun setelah menunggu sekian lama, staf yang menemui perwakilan GMKI kemudian menyampaikan bahwa seluruh anggota BK DPRD Batam tidak dapat menemui mahasiswa, dikarenakan urusan pribadi dan pemasangan poster untuk kampanye.
“Mereka lebih memilih untuk urusan pribadi dan kampanye. Mereka tidak bisa menempatkan diri mereka sebagai wakil rakyat, dan bersedia menemui rakyat yang ingin menyampaikan keluhan pada mereka,” sesalnya. (Nando)
