AlurNews.com – Jumlah partisipan yang mengikuti Pemilu 2024 di Johor Bahru Malaysia, mengalami penurunan hingga 4 persen apabila dibandingkan dengan partisipan yang mengikuti Pemilu pada 2019 lalu.
Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru, Ardiansyah menyampaikan, secara keseluruhan, partisipasi pemilih pada tahun 2019 mencapai 75 persen dari 133 ribu pemilih, namun pada tahun 2024 ini, partisipasi pemilih menjadi 71 persen atau hanya 84 ribuan pemilih.
Menurut Ardiansyah, terjadi penurunan sebesar 4 persen dari target partisipasi sebanyak 80 persen.
“Kendala utama yang dihadapi adalah pergerakan masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Perpindahan masyarakat saat berkunjung ke TPS menjadi kendala signifikan,” ungkapnya melalui aplikasi zoom metting, Selasa (13/2/2024).
Sebagai salah satu contoh, Ardiansyah menyampaikan bahwa ada perusahaan yang memiliki lebih dari 4 ribu karyawan dari Indonesia. Namun hanya sekitar 2 ribu lebih yang menggunakan hak suara. Meskipun jumlahnya kecil, namun memiliki dampak yang signifikan secara umum.
Terkait masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan hak suaranya, Ardiansyah mengaku tidak paham terkait dengan alasan pribadi pemilik suara.
Kendala lain di Johor Bahru adalah wilayah geografis yang luas, menyulitkan dalam merekrut petugas. Meskipun demikian, setiap TPS memiliki tiga petugas, yang dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih dari cukup.
Ardiansyah juga menyoroti kendala terkait jarak dan waktu tempuh, terutama selama periode Imlek yang menyebabkan kemacetan, berdampak pada tingkat partisipasi.
“Karena pelaksanaan bertepatan dengan Imlek disini. Jadi untuk mobilisasi pemilih ke lokasi TPS yang ada di KJRI terkendala kemacetan. Sehingga banyak pemilih yang terlambat, dan ada juga yang akhirnya memilih pulang,” lanjutnya.
Proses pengamanan Pemilu di Johor Bahru dijelaskan sebagai sangat ketat. Surat suara yang disimpan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) diawasi oleh polisi dan disimpan di safe house yang terkunci dengan tiga kunci yang dipegang oleh PPLN, Panwaslu, dan perwakilan.
“Pengamanan di pintu safe house dijaga oleh petugas dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), yang mengirim enam petugas untuk memastikan keamanan,” paparnya.
Ardiansyah juga menjelaskan proses pengiriman undangan kepada pemilih melalui tiga metode, yaitu melalui pos, WhatsApp yang diinisiasi oleh Ketua KPPSLN, dan melalui sistem online di website resmi.
“Masyarakat juga dapat mengunduh undangan dengan memasukkan nomor paspor dan nama, sedangkan bagi yang tidak mendapatkan undangan, mereka dapat mengetahui informasi melalui pergerakan Kotak Suara Keliling (KSK),” terangnya. (Nando)
