OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sistem Pembayaran

Sengketa Konsumen Sistem Pembayaran
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono. Foto: Dok. OJK

AlurNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperluas layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran.

Perluasan tersebut memberikan alternatif bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan apabila pengaduan kepada pelaku usaha tidak mencapai kesepakatan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono mengatakan perluasan layanan tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa konsumen sekaligus mengurangi potensi kerugian di sektor jasa keuangan.

Baca Juga: OJK Jatuhkan Sanksi Triliunan Rupiah dalam Kasus Saham DSSA, BREN, dan CUAN

“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky.

Menurut dia, penguatan perlindungan konsumen membutuhkan sinergi OJK, BI, kementerian/lembaga, dan pelaku industri jasa keuangan, mulai dari pencegahan risiko hingga penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyebut petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi OJK dan BI dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.

BI sebelumnya telah memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.

LAPS SJK sendiri telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021 sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan.

Dalam mekanismenya, konsumen terlebih dahulu harus menyampaikan pengaduan kepada pelaku usaha sektor keuangan melalui mekanisme penyelesaian internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).

Jika pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR) sesuai persyaratan yang berlaku atau melalui pengadilan.

LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah melalui proses pengaduan internal, tetapi belum mencapai kesepakatan. Sengketa tersebut juga tidak boleh sedang dalam proses atau telah memperoleh putusan pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

OJK dan BI meminta pelaku usaha sektor keuangan memperkuat mekanisme penanganan pengaduan internal serta mendukung kesiapan operasional LAPS SJK.

Perluasan layanan ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif yang telah memperoleh persetujuan otoritas atau melalui pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan. (Nando)