
AlurNews.com – Kerentanan Batam sebagai wilayah perbatasan membuat upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Untuk memperkuat kemampuan para praktisi dalam menangani korban, Yayasan Karsa Arunika Indonesia atau Dark Bali menggelar pelatihan identifikasi, perlindungan, dukungan, pemulihan, dan reintegrasi korban TPPO pada 17–20 November 2026.
Pelatihan yang berlangsung di Grand TW Batam Center Hotel & Convention ini bekerja sama dengan Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang wilayah Kepri. Pesertanya berasal dari unsur aparat penegak hukum, instansi pemerintah, penyedia layanan, serta organisasi masyarakat sipil.
Direktur Nasional Yayasan Karsa Arunika Indonesia (Dark Bali), Putu Dharma Asthi, mengatakan Batam dipilih karena memiliki tantangan penanganan perdagangan orang yang cukup tinggi. Selain faktor geografis sebagai wilayah perbatasan, kasus yang berkaitan dengan penipuan daring atau online scamming juga menjadi perhatian.
Baca Juga: Kepri Perkuat Strategi Pencegahan TPPO di Wilayah Perbatasan
“Batam kami pilih karena memiliki mitra lokal, yaitu KKPPMP dan Rumah Faye. Selain itu, dari data yang masuk, kasus online scamming cukup banyak. Tantangan di Batam juga cukup tinggi karena wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain,” ujar Putu, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pelatihan ini bertujuan menyamakan standar penanganan korban di antara para praktisi. Keseragaman pemahaman diperlukan agar proses identifikasi, pemberian perlindungan, pemenuhan kebutuhan korban, hingga reintegrasi dapat berjalan secara terarah.
“Harapannya, seluruh praktisi yang menangani perdagangan orang, baik dari aparat penegak hukum, dinas terkait, maupun masyarakat sipil, memiliki standar yang seragam dalam penanganan korban. Mulai dari proses identifikasi, dukungan yang dibutuhkan, sampai reintegrasi, sehingga korban mendapatkan pelayanan yang holistik,” katanya.
Putu menjelaskan, Dark Bali telah mengembangkan pelatihan serupa di sejumlah daerah, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Sumba Timur, Indramayu, dan Sukabumi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas praktisi yang berhadapan langsung dengan korban perdagangan orang.
Ia berharap pengalaman peserta yang beragam dapat menjadi bahan untuk memetakan persoalan nyata di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang dibutuhkan.
“Kami berharap pengalaman dari masing-masing peserta bisa ditangkap. Dari sana kita bisa mendapatkan data yang riil dari lapangan. Mereka semua merupakan praktisi garis depan, sehingga kita bisa memetakan apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat penanganan korban,” ujarnya.
Pentingnya pelatihan ini juga disampaikan Koordinator KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang wilayah Kepri Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus. Ia menilai Batam memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang tidak hanya menyasar pekerja migran Indonesia (PMI), tetapi juga terjadi di lingkungan hiburan malam dan sektor ketenagakerjaan.
“Kegiatan ini penting, apalagi untuk Batam yang kondisinya sangat rentan dan tingkat perdagangan orangnya tinggi. Di Batam, bukan hanya PMI yang menjadi korban TPPO. Ada juga perdagangan orang di dunia malam, eksploitasi tenaga kerja, dan bentuk eksploitasi lainnya,” kata Romo Paschal.
Ia mengingatkan posisi Batam sebagai wajah Indonesia di wilayah perbatasan membuat perlindungan masyarakat dari perdagangan orang menjadi persoalan mendesak. Karena itu, seluruh unsur perlu saling bekerja sama dalam mencegah dan menangani kasus tersebut.
“Batam ini wajah Indonesia di perbatasan. Karena itu, upaya kita untuk melindungi masyarakat di sini sangat mendesak. Dark Bali melihat kondisi ini dan berkolaborasi dengan KKPPMP untuk memperkuat penanganannya,” ujarnya.
Romo Pascal juga mengapresiasi partisipasi peserta yang disebut mencapai 99 persen, termasuk keterlibatan aparat kepolisian. Menurutnya, penanganan TPPO membutuhkan kerja bersama, bukan hanya kepedulian dari satu kelompok.
“Kehadiran peserta mencapai 99 persen. Dari kepolisian juga hadir, dan ini luar biasa. Penanganan TPPO bukan hanya soal keberpihakan, tetapi bagaimana kita sama-sama bergandengan tangan untuk menanganinya,” katanya.
Dari sisi peserta, Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Kota Batam, Tuti Nasution, menilai pelatihan tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenali dan mendampingi korban. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat membantu praktisi memberikan perlindungan sesuai kebutuhan korban.
“Harapannya, korban dapat teridentifikasi lebih dini, mendapat perlindungan yang layak, pulih sepenuhnya, dan kembali hidup mandiri dengan aman,” ujar Tuti.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Dark Bali, Dalaina May dalam videonya dalam pembukaan berharap kegiatan tersebut berjalan sukses dan menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di Batam.
“Saya berharap pelatihan ini berjalan dengan sukses dan ke depannya kita dapat terus bekerja sama untuk kebaikan masyarakat Batam,” tuturnya.
Pelatihan ini menggunakan kurikulum Victim Identification, Protection and Support, Recovery and Reintegration yang dikembangkan pada 2021 melalui kerja sama ASEAN-USAID PROSPECT Project, United Nations Development Programme (UNDP), dan NEXUS Institute. Dark Bali bersama Nexus kemudian menerjemahkan serta menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kerangka hukum, kebijakan, dan standar operasional prosedur di Indonesia. (red)

















