AlurNews.com, JAKARTA – Rencananya pemerintah akan memulai vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo menjadi penerima vaksin perdana. Persoalannya, hingga kini emergency use authorization (EUA) belum keluar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas pemanfaatan vaksin tersebut. BPOM pun diimbau agar tetap independen menjaga integritas terkait EUA.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari ini perlu diapresiasi. Apalagi, vaksinasi perdana itu dilakukan kepada Presiden Jokowi. “Ini tentu akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman,” ucapnya, Rabu, 6/1/21.
Baca: Apa Tak Sesak Nafas, Tagihan Air PT Moya dari 55 Ribu jadi 10 Juta, Pelanggan: Jadi Rindu ATB
Namun, perlu diingat bahwa EUA vaksin ini belum dikeluarkan oleh BPOM. Karena itu, menteri kesehatan didesak segera berkoordinasi dengan BPOM. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui. “Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 Januari, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?” tanya politisi PAN ini.
Baca: Tak Hanya Soal Vaksin, Pemerintah Harus Pikirkan Efektivitas Kebijakan Ekonomi
Baca: Pemerintah Harus Taati Prosedur Uji Vaksin, Lucy: Biar Jadi Contoh Masyarakat Untuk Taat Aturan
Dia berharap BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Tidak boleh terburu-buru mengeluarkan izin vaksinasi hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13. “Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik,” seru Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut.
Legislator dapil Sumatera Utara II itu melanjutkan, peranan BPOM sangat penting. Tanggung jawab terkait mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM. Masyarakat tentu meletakkan semua keamanan vaksin yang ada saat ini kepada BPOM. “Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada,” jelasnya.(**)
