Jelang Pemungutan Ulang Pilkada, Dugaan Money Politic Mencuat Hingga Tensi Politik di Rokan Hulu Menghangat

“Kita masih menghormati putusan MK, sehingga kita tidak berkampanye, tapi kita dituduh berkampanye. Bahkan pasangan calon kita dituduh wara wiri di PT. Torganda,” ungkap Kelmi.

“Itu baru satu fakta, besok pagi (Senin 19 April 2021) kami akan buka lagi bahwa penyelenggara yang notabene merupakan salah satu tim mereka membagikan atribut berupa kartu nama di perkebunan Karya Perdana,” tambah Kelmi, seperti dikutip Riauterkini.com.

Ia mengaku Paslon 02 tidak menyebarkan satu lembar pun atribut kampanye di kawasan perkebunan di 25 TPS di Kecamatan Tambusai Utara.

Kalau teman-teman Mau bukti saya buktikan hari ini dan yang lebih celaka lagi Yang membagikan ini penyelenggara pada saat membagikan undangan pemilih, itu dari sisi kesalahan yang belum kami laporkan tapi akan segera kami laporkan.

Kelmi menilai dugaan money politic di Desa Bangun Jaya dengan bukti video sudah jelas terjadi sistematis.

“Kita meminta Paslon 03 didiskualifikasi karena terbukti secara terang-terangan, dan tentu berharap Bawaslu (Rokan Hulu) dalam proses penyidikan penyelidikan nanti dan membuat keputusan yang seterang-terangnya, pasangan mana yang lebih kotor dalam pelaksanaan Pilkada pada hari ini (2020),” tegas Kelmi.

Dalam video yang dijadikan bukti, Kelmi menambahkan sejumlah orang yang diduga tim Paslon 03 membagikan duit kepada karyawan PT. Torganda.

Uang untuk dibagikan kepada pemilih lain dengan jumlah yang besar. Dalam video, jelas Kelmi, dibagikan salah satunya Rp.66 juta untuk 200 pemilih, satu lagi Rp.36 juta untuk 100 pemilih.

“Itu baru satu belum lagi dibagikan kepada masyarakat yang di luar kawasan PT. Torganda bermarga Purba itu diduga kuat sampai di angka Rp.120 sampai Rp.300 juta,” tambahnya.

Kelmi menduga orang-orang dalam video tersebut merupakan pendukung Paslon 03, karena di ujung video ada yang datang dan berteriak “Gaspol, Gaspol”.

Kelmi mendengar bahwa uang tersebut belum dibagikan ke pemilih, masih di tangan penerima. Sebab itu ia meminta Bawaslu Rokan Hulu melakukan upaya-upaya pencegahan agar duit tersebut tidak beredar secara masif.

“Itu proses hukum di Bawaslu. Kita minta prosesnya dijalankan sesuai, jika memenuhi unsur sanksinya tentu ada dua, satu pidana bagi yang menerima dan memberi.