Beranjak persoalan lahan hingga Air bersih, Uba juga ‘Belanja’ masalah, terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Banyak kepala keluarga yang terkena PHK akibat pendemi covid 19, mereka tak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri, akhirnya mereka tak dapat pelayanan berobat secara gratis. Ini tentu sangat miris,” ucap mantan Anggota DPRD Kota Batam itu.
Padahal menurut Uba, Pemerintah Provinsi Kepri memiliki program Jamkesda, jaminan kesehatan daerah yang diperuntukan kepada para keluarga yang tidak mampu.
Keluarga-keluarga yang tidak mampu, gratis brobat sampai sembuh, jika termasuk dalam program ini.
“Tapi masalahnya, masih banyak warga yang tak mampu belum mendapat fasilitas Jamkesda ini. Dinas Kesehatan Kepri harus lebih proaktif, perbaiki data penerima, sekarang banyak kepala keluarga yang tak mampu akibat diPHK, itu harus juga dicatat dan didata sebagai penerima fasilitas Jamkesda,” sebutnya.
Yang paling miris, lanjut Uba, masalah ijazah anak yang ditahan oleh pihak sekolah, lantaran orang tuanya tak mampu membayar SPP.
“Ini sungguh terlalu kalau menurut saya, masih ada sekolah yang menahan ijazah anak didiknya karena tak mampu bayar SPP, seharusnya ini tak terjadi, seharusnya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial harus lebih jeli dan lebih perhatian, bantulah anak-anak tak mampu itu, jangan sampai mereka dizalimi seperti itu,” tekan Uba.
Di beberpa tempat, warga juga meminta agar pemerintah lebih memperhatikan jalan, drainase dan penataan lingkungan.
“Ya banyak yang menyampaikan jalan dan drainase mereka sudah rusak dan butuh perbaikan, begitu juga penataan atas lingkungan mereka, ini menjadi PR pemerintah dan kami sebagai wakil rakyat untuk mencarikan solusinya,” tutup anggota dewan.
