Soroti Tapera, Ketua DPRD Batam Desak Pemerintah Lakukan Pengkajian Ulang

Ketua DPRD Batam, Nuryanto. (Foto: AlurNews)

AlurNews.com – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto meminta Pemerintah Pusat melakukan kaji ulang wacana pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Beberapa diantaranya, Nuryanto menilai besaran iuran Tapera dianggap dapat memberatkan kelas pekerja. Selain tidak masifnya sosialisasi, terutama keuntungan jangka pendek dan jangka panjang yang didapatkan oleh peserta Tapera.

“Program ini bagus, namun tidak dibarengi dengan sosialisasi dan aturan yang jelas. Jangan sampai disalahgunakan,” terangnya, Jumat (14/6/2024).

Nuryanto menyebut adanya aksi dari aliansi Pekerja Kota Batam beberapa waktu lalu, sebagai salah satu bukti agar Pemerintah Pusat mendengarkan keberatan yang disampaikan masyarakat.

“Karena semua akan yang langsung terdampak nanti. Namun yang akan paling terasa adalah kaum pekerja,” paparnya.

Untuk diketahui, dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang aturan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, Senin (20/5/2024) lalu.

Besaran iuran Tapera yang ditujukan kepada ASN, dan karyawan swasta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta yang berstatus pekerja. Aturan yang sama juga berlaku untuk penghasilan dari pekerja mandiri (freelancer).

Adapun besaran iuran untuk peserta yang berstatus pekerja akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. Sementara besaran simpanan untuk peserta pekerja mandiri ditanggung sendiri sebesar 3 persen. (Nando)