AlurNews.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menggambarkan kemungkinan pergeseran sejumlah pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Saat ini seluruh nama-nama ASN, yang lolos uji kesesuaian jabatan juga sudah diusulkan dan tinggal menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Amsakar menyebut proses ini merupakan bagian dari regulasi terkait tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang diatur dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam aturan tersebut, demosi hanya bisa dilakukan atas dasar kinerja yang buruk, pelanggaran hukum, atau keterlibatan dalam politik praktis.
“Kebijakan ASN yang terbaru, bahwa persoalan demosi orang yang tidak diturunkan posisinya itu nggak ada persoalan. Itu sepanjang memang kinerjanya tidak menggembirakan, jadi harus parameter kinerja,” jelasnya, Jumat (30/5/2025).
Ia menambahkan, pejabat yang pernah tersangkut sanksi hukum atau terlibat dalam politik praktis juga masuk dalam kategori yang dimungkinkan untuk didemosi.
“Selain itu tidak dimungkinkan untuk mendemosikan para pejabat yang ada, itu ketentuan regulasi terbaru,” lanjutnya.
Namun demikian, Amsakar menilai bahwa keselarasan arah kerja dalam birokrasi juga penting untuk diperhatikan.
Amsakar menyebut, pejabat yang tidak satu irama dengan pimpinan berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan.
“Kami harapkan, bagaimanapun ceritanya, gerak yang mau kami bangun harus sama iramanya dengan OPD-OPD di bawah kami,” jelasnya.
Menurutnya, apabila ada pejabat yang tidak sejalan, ia tidak segan mengusulkan pergeseran jabatan.
Walau demikian, Amsakar menuturkan, tujuannya bukan untuk menciptakan polemik, melainkan agar arah pembangunan Kota Batam bisa berjalan efektif dan terkoordinasi.
“Kalau saya, saya usulkan. Yang mungkin tidak sejalan dengan saya, saya akan usulkan. Bahwa kemudian ada hal tertentu yang akan saya terima, saya tak masalah,” jelasnya. (Nando)
