AlurNews.com – DPRD Kabupaten Karimun menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian pidato terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027, Senin (19/10/2026).
Dalam pidato yang disampaikan oleh Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, bahwa kebijakan RAPBD Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong pemerataan pembangunan.
“Ada empat prioritas utama kami yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan infrastruktur serta konektivitas antar wilayah, penguatan ekonomi unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Wakil Bupati Karimun.
Dalam rancangan APBD Tahun 2027, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp1,282 triliun, sedangkan belanja Rp1,280 triliun. Postur anggaran tersebut menghasilkan surplus Rp2 miliar.
Rocky menyebutkan, surplus anggaran tersebut direncanakan untuk penyertaan modal ke Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tuah Karimun.
“Kebijakan itu mengacu pada ketentuan penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2023.” ungkapnya.
Lebih lanjutnya lagi, rancangan APBD Tahun 2027 ini masih akan melalui berbagai tahapan pembahasan bersama DPRD Karimun, sebelum memperoleh persetujuan bersama hingga ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karimun, Adi Hermawan menjelaskan bahwa pihaknya masih harus menunggu kepastian terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai APBD Tahun 2027.
“Dari pembahasan hingga persetujuan KUA-PPAS, dana TKD untuk Kabupaten Karimun ini belum juga dikeluarkan oleh Kemenkeu, maka pembahasan di Banggar nantinya akan dilakukan setelah ada hasil keputusan resmi dari mereka,” sebutnya.
Adi melanjutkan, pihak Banggar DPRD Karimun akan melakukan kajian terkait target fiskal yang akan diselaraskan dengan target pembangunan yang di rencanakan.
“Ini akan menjadi catatan penting, termasuk juga dokumen pandangan fraksi akan kita serahkan ke pemerintah daerah agar mereka bisa menanggapinya. DPRD akan senantiasa memperhitungkan secara cermat setiap aliran dana yang ada di APBD,” pungkas Adi. (Andre)
