AlurNews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Kepulauan Nusantara (MKN) resmi diluncurkan, bersempena dengan diskusi publik bertajuk Mengawal Demokrasi dari Kepri yang digelar di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, Kamis (7/11/2024) malam.
Direktur LBH MKN, Nofita Putri Manik menuturkan bahwa lembaga bantuan hukum untuk masyarakat ini, lahir atas keresahaan mereka menyaksikan kondisi ketidakadilan yang ada di masyarakat, khususnya di Kepulauan Riau (Kepri).
Saat ini masyarakat tidak bisa berbuat banyak, walaupun upaya mereka dilindungi konstitusi, individu atau kelompok masyarakat tetap dihadapkan dengan intimidasi dan provokasi, yang ujungnya melahirkan kriminalisasi sebagai konsekuensi.
“Kondisi ini dialami masyarakat di Pulau Rempang di pesisir Batam dalam beberapa tahun belakangan. Banyak orang mengetahui keadaan ini, tapi tidak semua terpanggil untuk terlibat di dalamnya,” ujarnya.
Warga pesisir terutama warga Pulau Rempang yang terus berjuang mempertahankan ruang hidup mereka, harus menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari perusakan, provokasi, dan kriminalisasi. Kondisi serupa juga dialami individu dan kelompok masyarakat lain di Kepri.
Nofita berharap diskusi ini menjadi pemantik hadirnya gerakan masyarakat sipil di Kepri. Koalisi yang bahu membahu dalam menghadirkan keadilan untuk masyarakat.
Founder Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak), Uba Ingan Sigalingging dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa saat ini demokrasi Indonesia masih dalam kategori prosedural. Ia menilai belum ada partisipasi bermakna yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Sementara pada tataran kehidupan masyarakat, menampakkan ketiadaan fungsi kontrol atas kebijakan pemerintah.
“Keadaan itu dimulai dari komposisi koalisi dan oposisi di parlemen yang tidak seimbang. Baik di daerah maupun di tingkat pusat,” ungkapnya. (Nando)
 resmi diluncurkan, bersempena dengan diskusi publik bertajuk Mengawal Demokrasi dari Kepri){kind=link}