AlurNews.com, Batam – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, menyatakan keprihatinannya atas meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun, yang diduga tak mendapat penanganan cepat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Batam akibat kendala prosedural layanan.
Menanggapi peristiwa yang viral dan menuai sorotan publik tersebut, Komisi IV DPRD Batam akan segera memanggil manajemen RSUD Embung Fatimah serta perwakilan BPJS Kesehatan Kota Batam untuk meminta klarifikasi.
“Ini peristiwa yang tragis dan memilukan. Ada anak yang membutuhkan pertolongan medis, namun karena persoalan prosedur dan tata kelola pelayanan, nyawanya justru tak tertolong. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya, Jumat (20/6/2025).
Surya menekankan bahwa Pemerintah Kota Batam memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh warga ber-KTP Batam memperoleh layanan kesehatan yang layak, termasuk yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.
Menurutnya, jika benar Alif meninggal hanya karena persoalan administrasi, maka hal tersebut sangat menyayat hati dan menunjukkan lemahnya sistem pelayanan publik. Ia menuntut adanya pembenahan menyeluruh, terutama pada pelayanan di ruang IGD rumah sakit milik pemerintah.
“RSUD bertanggung jawab atas kualitas layanan, BPJS bertanggung jawab pada aspek pembiayaan. Sedangkan Dinas Kesehatan harus memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Tidak boleh ada korban jiwa lagi akibat kelalaian prosedur,” tegasnya.
Surya juga mengingatkan bahwa prinsip tertinggi dalam pelayanan publik adalah menyelamatkan nyawa manusia, bukan sekadar menjalankan aturan administratif.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan, ia mendorong Pemerintah Kota Batam untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya kerja dan sistem manajemen pelayanan di RSUD Embung Fatimah.
“Kita harus mengedepankan aspek kemanusiaan dalam setiap layanan publik, terutama kesehatan. Prosedur penting, tapi nyawa manusia jauh lebih berharga,” ujarnya.
