
AlurNews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun secara resmi menghentikan perkara pidana dugaan kekerasan terhadap anak melalui sistem Restorative Justice (RJ).
Penghentian perkara tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Transiswara Adhi saat melakukan kunjungan kerja di Kejari Karimun, Rabu (18/11/2026).
Adapun tersangka yang menerima penerapan RJ dalam perkara dugaan kekerasan terhadap anak ini yakni berinisial ARS. Selain itu, penerapan RJ dalam perkara itu juga setelah semua persyaratan terpenuhi.
Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar menyebutkan penyelesaian suatu kasus itu tidak hanya semata-mata berbentuk pidana, melainkan mengedepankan konsep keadilan, kemanfaatan serta perlindungan.
Terlebih kata Bolifaar, korban merupakan seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 14 tahun dan berstatus di bawah umur.
“Skema keadilan restorarif ini telah melaui proses secara cermat dan bertanggungjawab. Kepastian hukum tetap menjadi landasan utama, namun aspek keadilan, kemanfaatan serta perlindungan terhadap anak juga harus menjadi pertimbangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Karimun, Ridwan menyampaikan tersangka AZR melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap anak berinisial RFS.
“Tersangka ini memukul korban karena kesal dan emosi lantaran korban terlalu lama membawa sepeda motornya,” jelas Ridwan.
Kemudian, tersangka membawa korban ke PLTS Bukit Carok sekitar pukul 22.00 WIB dan terjadilah aksi pemukulan.
Ridwan menegaskan, penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses evaluasi serta memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan aturan perundang-undangan.
“Setiap penerapan keadilan restoratif harus melalui penilaian dan pertimbangan hukum secara menyeluruh. Kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap korban, serta terpenuhinya rasa keadilan menjadi prinsip penting dalam penanganan perkara ini,” terangnya.
Tersangka sempat di ancam melanggar Pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebelum akhirnya di selesaikan lewat mekanisme Keadilan Restoratif. (Andre)















