AlurNews.com – PT Bahari Samudera Sentosa (BSS) menggugat PT Bandar Abadi, Batam dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp23,165 miliar. Gugatan tersebut berkaitan dengan pekerjaan docking dan perbaikan kapal tanker MT Nurhasanah Lima yang diklaim tidak tuntas sehingga kapal tidak dapat beroperasi selama berbulan-bulan.
Kuasa hukum PT BSS, Eddy Slamet Riyadi mengatakan perkara dengan No Perkara no 384/PDT.G/2026/PN. JKT. SEL tersebut kini telah memasuki tahap pemeriksaan saksi di pengadilan. Persidangan telah berjalan sekitar tiga hingga empat bulan, melalui tahapan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, hingga penyampaian alat bukti.
“Sekarang sudah pemeriksaan saksi-saksi. Jadi sudah berjalan kurang lebih tiga sampai empat bulan. Dari awal gugatan masuk, mereka menjawab, terus kita replik, mereka duplik dan bukti-bukti sudah sampai di pengadilan juga,” kata Eddy.
Ia menjelaskan, pihak penggugat telah menghadirkan empat saksi. Mereka terdiri dari perwakilan PT BSS, dua mantan karyawan perusahaan, saksi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), serta PT Sinergi Lautan Rizky.
Menurut Eddy, agenda berikutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Saksi dari PT ADD Samudera Jaya dijadwalkan lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan saksi dari PT Bandar Abadi.
“Proses sekarang sedang berjalan gugatan perdata dari PT BSS terhadap perusahaan Bandar Abadi dan PT ADD Samudera Jaya. Jadi, saat ini sudah berproses di pengadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT Bahari Samudera Sentosa, Ikhsan Bohari menyebut gugatan itu diajukan karena persoalan perbaikan kapal tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Selain PT Bandar Abadi, gugatan wanprestasi itu juga ditujukan kepada PT ADD Samudera Jaya yang sebelumnya menyewa kapal milik BSS.
Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PT BSS menguraikan persoalan bermula dari perjanjian sewa kapal tanker MT Nurhasanah Lima dengan PT ADD Samudera Jaya pada 1 Februari 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, biaya docking dan perbaikan kapal menjadi tanggung jawab pihak penyewa.
“PT ADD Samudera Jaya kemudian menunjuk PT Bandar Abadi untuk mengerjakan pengedokan dan perbaikan kapal melalui kontrak tertanggal 12 Februari 2024. Pekerjaan itu disebut selesai pada 26 April 2024 dengan biaya sekitar Rp3,522 miliar,” jelasnya.
Namun, menurut dalil penggugat, masalah muncul saat kapal menjalani uji coba laut pada 5 Desember 2024. Saat itu, poros baling-baling atau shaft propeller disebut tidak dapat berputar sehingga menyebabkan mesin induk kapal berhenti beroperasi.
PT BSS mengklaim telah meminta PT Bandar Abadi melakukan pemeriksaan dan perbaikan lanjutan. Akan tetapi, penggugat menyatakan persoalan tersebut tidak segera diselesaikan sehingga kapal tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran sejak Januari hingga Oktober 2025.
PT BSS kemudian menunjuk PT Sinergi Lautan Rizky untuk memperbaiki komponen shaft propeller. Kapal disebut kembali berfungsi dan dapat beroperasi pada 19 Oktober 2025.
Akibat kejadian tersebut, PT BSS menghitung kerugian materiil sebesar Rp13,165 miliar. Nilai itu terdiri dari biaya perbaikan shaft propeller sebesar Rp165 juta dan kehilangan potensi pendapatan sewa kapal sebesar Rp13 miliar selama 10 bulan.
“Kami juga menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp10 miliar. Dengan demikian, total tuntutan terhadap PT Bandar Abadi mencapai Rp23,165 miliar,” ujarnya.
Selain persoalan perbaikan kapal, PT BSS menggugat PT ADD Samudera Jaya terkait dugaan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sewa kapal.
Dalam perjanjian sewa bareboat, nilai sewa kapal ditetapkan sebesar Rp400 juta per bulan. Namun, PT BSS mengklaim PT ADD Samudera Jaya hanya membayar Rp350 juta untuk sewa Februari 2024, sehingga masih terdapat kekurangan Rp50 juta.
“Kami juga tidak menerima pembayaran sewa untuk periode Maret hingga Oktober 2024. Atas hal tersebut, kami juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp10,45 miliar dan immateriil Rp10 miliar kepada PT ADD Samudera Jaya,” jelasnya. (ib)

















