AlurNews.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyayangkan tindakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang dianggap melempar isu tidak benar, terkait penolakan Program Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City oleh masyarakat.
Hal ini bermula dari pernyataan Muhammad Rudi, yang menyebut dugaan Pemprov Kepri menunggangi aksi bela Rempang yang berujung kericuhan pada 11 September lalu. Dalam kegiatan Pelatihan Digital IKM dan UKM di Harmoni One, Batam Center, Senin (30/10/2023) lalu.
“Saya kini merasa gerah dengan tudingan itu. Dalam pidatonya yang berapi-api itu, Rudi yang juga Kepala BP bahkan menyebut institusi. Tidak menyebut oknum,” paparnya ditemui di Aston Hotel Batam, Jumat (10/11/2023).
Baca Juga: Pengamat Sebut Tudingan Rudi ke Pemprov Kepri di Konflik Rempang Blunder dan Offside
Dilansir dari berbagai sumber, pernyataan Muhammad Rudi juga membuat Gerakan Masyarakat Melayu Bersatu Kepri mendesak Mabes Polri untuk turun tangan memeriksa Gubernur Kepri, dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Mabes Polri, Kamis (9/11/2023).
“Kalau sudah bicara lembaga, harusnya dibarengi dengan bukti. Saya kira sebagai pemimpin, kita bicara harus dilandasi dasar yang kuat,” kata Ansar.
Lebih lanjut Ansar menilai Rudi mencampur adukkan isu investasi dalam isu politik menjelang tahun politik 2024 mendatang.
BP Batam yang kini bertindak sebagai pilot dalam realisasi PSN Rempang Eco-City, juga diharapkan fokus terhadap realisasi investasi, dan tidak membuat kisruh yang semakin meresahkan masyarakat.
“Dulu Kepala BP tidak pernah begini-begini. Pernah juga ada pernyataan mengenai rumah warga Rp10 juta, sekarang tudingan tidak berdasar. Seakan mencari kambing hitam,” tegasnya. (Nando)
