AlurNews.com – Rokok ilegal, distribusi barang di kawasan FTZ, kebutuhan pokok untuk wilayah perbatasan, hingga pelayanan wisatawan menjadi sejumlah pekerjaan rumah dibahas Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama jajaran Bea Cukai.
Pembahasan itu berlangsung saat Ansar menerima audiensi Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin, Kepala KPU Bea Cukai Batam Agung Widodo, dan jajaran di Gedung Daerah Kepri, Rabu (9/9/2026).
Salah satu yang dibahas yakni pembangunan kantor Bea Cukai Tanjungpinang. Pemprov Kepri telah menyiapkan lahan di kawasan waterfront Ibu Kota Provinsi Kepri.
Baca Juga: Bernilai Rp50 Juta, Bea Cukai Batam Amankan 32.790 Batang Rokok Ilegal
“Lahan sudah kita berikan, sudah ditimbun, sudah matang, tinggal dibangun saja. Mungkin nanti Pak Kanwil bisa meninjau ke sana,” ujar Ansar, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Ansar juga menyoroti penerapan FTZ dan pengawasan barang yang keluar dari kawasan khusus tersebut, termasuk potensi penyalahgunaan kelonggaran distribusi untuk kebutuhan masyarakat di pulau-pulau.
“Kepri ini daerah yang punya privilege khusus. Ada kawasan pelabuhan bebas, ada kawasan ekonomi khusus. Perlakuannya tentu berbeda sesuai aturan perundangan,” kata dia.
Pengawasan terhadap rokok ilegal dan barang rawan lainnya turut menjadi perhatian. Untuk Natuna dan Anambas, Ansar juga akan mendorong pemerintah pusat membuka ruang impor komoditas tertentu sekaligus memperkuat potensi ekspor.
“Kita akan mencoba bicara dengan Pak Menteri supaya diberikan ruang untuk impor barang-barang tertentu,” kata Ansar.
“Kalau kapal datang membawa barang impor kemudian pulang kosong, tentu pengusaha akan berhitung. Karena itu kita juga harus memastikan komoditas ekspor dari Natuna dan Anambas tersedia,” lanjutnya.
Beranjak ke sektor pariwisata, Ansar menilai peningkatan kunjungan wisatawan harus diikuti kesiapan pasokan dan pelayanan di pintu masuk Kepri. Targetnya mencapai tiga juta wisatawan mancanegara.
“Kita mesti pastikan kita bisa layani dengan baik, cepat. Jangan mempersulit turis, kecuali turis yang memang membawa barang-barang haram, itu wajib kita antisipasi,” tegasnya.
Penertiban porter dan taksi di pintu masuk wisata juga diminta agar tidak mengganggu citra Kepri.
“Karena kalau pintu masuknya tidak tertib, jadi omongan jelek orang nanti di negaranya masing-masing,” ujarnya.
Sodikin berharap sinergi Bea Cukai dan Pemprov Kepri terus diperkuat untuk mendukung perekonomian daerah.
“Kami harap ke depan sinergi dan kolaborasi terjalin dengan baik, semata-mata untuk memberikan kontribusi dan dukungan ekonomi serta kesejahteraan kepada masyarakat Kepri,” kata dia. (red)
