AlurNews.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Camat Nongsa, memastikan distribusi air bersih kepada warga terdampak krisis air di kawasan Sambau segera dilakukan, usai aksi pemblokiran akses masuk Nongsa Digital Park (NDP) dilakukan warga, Senin (5/10/2026) pagi.
Camat Nongsa, Amuri mengatakan langkah tersebut menjadi solusi sementara sembari Pemko Batam, bersama pihak terkait mengupayakan koneksi sistem penyediaan air minum (SPAM) dan PIMA agar aliran air ke permukiman warga kembali normal.
“Koordinasi dengan pihak SPAM dan PIMA telah dilakukan untuk memastikan persoalan air bersih yang dikeluhkan warga segera ditangani secara nyata. Alhamdulillah hari ini, walaupun sebenarnya terlambat, koneksi ini sudah mau dijalankan. Cuma persoalan waktu,” jelasnya ditemui di lokasi.
Baca Juga: Warga Sambau Blokir Nongsa Digital Park, Warga: Kami Cuma Mau Air
Menurut dia, sambil menunggu koneksi tersebut berjalan kebutuhan air warga akan dipenuhi melalui distribusi air menggunakan mobil tangki.
“Bantuan air lewat mobil harus dialirkan. Nanti disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Amuri mengatakan, pemerintah juga akan terus memantau kondisi warga setelah koneksi SPAM dan PIMA dilakukan. Pemantauan diperlukan untuk memastikan persoalan teknis tidak kembali menghambat distribusi air.
“Kami menunggu air dikoneksi dari PIMA dan SPAM. Hari ini kami berharap air akan hadir,” jelasnya.
Amuri menyebut persoalan air bersih terjadi di sejumlah wilayah permukiman Sambau, khususnya RT 1, RT 2, dan RT 3 di RW 2.
Dari ketiga wilayah ini, pihaknya memperkirakan sekitar 700 hingga 800 warga terdampak akibat gangguan pasokan air tersebut. Namun, data rinci jumlah warga terdampak masih dalam pendataan pemerintah bersama pihak terkait.
“Lebih kurang tiga RT yang terdampak, di RT 1, 2, dan 3 di RW 2. Kira-kira 700 atau 800 yang terdampak,” ujarnya.
Menurut dia, keluhan warga sebenarnya telah beberapa kali disampaikan melalui perangkat RT dan kelurahan. Bahkan, koordinasi dengan pihak terkait juga telah dilakukan sebelum warga melakukan aksi protes.
Amuri mengaku sempat menghubungi pihak terkait untuk mencari tahu penyebab gangguan dan memastikan kapan pasokan air dapat kembali dialirkan.
“Langkah-langkah ini sudah kami lakukan, kami cuma menunggu waktu. Lurah sudah selalu berkoordinasi dan sering melaporkan kepada saya,” katanya.
Sementara itu, Manajer Pelayanan PT Air Batam Hilir (ABH) Ismadi Alip mengatakan, gangguan pasokan air di kawasan tersebut berdampak terhadap sekitar 160 rumah pelanggan.
Menurut dia, jumlah pelanggan yang terdampak berubah seiring penurunan dan peningkatan debit produksi air.
“Saat IPAM kita produksi di 40, itu sekitar 70 rumah yang terdampak. Dengan penurunan debit air, kemudian IPAM kita sekarang sudah meningkat, yang terdampak merata menjadi 160 rumah,” kata Ismadi.
Ismadi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus RT dan lurah terkait kondisi tersebut. Ia juga meminta warga yang mengalami gangguan pasokan air untuk melaporkan kondisi masing-masing agar dapat dilakukan pengecekan pelanggan satu per satu.
“Tadi kami sudah ngomong ke warga, minta telepon Pak RT atau hubungi saya. Kemudian kita bisa lihat seperti apa yang dimaksud,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, warga juga mempertanyakan tagihan air yang tetap berjalan meski aliran air tidak mengalir ke rumah mereka.
Ismadi menjelaskan, pelanggan tetap dikenakan biaya minimum sebesar Rp33.000 per bulan. Biaya tersebut setara dengan pemakaian minimum 10 meter kubik air.
“Minimum charge itu Rp33.000. Itu setara dengan 10 meter kubik. Jadi tidak pakai atau pakai, tetap ada minimum charge,” ujarnya. (Nando)
