Alurnews.com, Batam – Tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing di Kota Batam menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Imigrasi Batam dituntut tidak hanya memberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga memastikan informasi mengenai kebijakan, aturan, dan layanan tersampaikan secara cepat, transparan, serta mudah dipahami masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, saat menghadiri kegiatan Mini Kopi Darat (Kopdar) Humas Imigrasi Tahun 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Menurut Wahyu, dinamika Batam sebagai salah satu pintu masuk utama Indonesia membuat fungsi kehumasan memiliki peran strategis. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat dan mampu menjawab kebutuhan publik.
“Batam memiliki dinamika mobilitas yang sangat tinggi, sehingga tantangan kehumasan di sini pun cukup unik. Melalui kegiatan ini, kami di Imigrasi Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ungkap Wahyu.
Kegiatan Mini Kopdar Humas Imigrasi 2026 tersebut diikuti para pengelola kehumasan dari berbagai satuan kerja. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi sekaligus penguatan kapasitas dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan bahwa fungsi humas pemerintah kini telah berkembang. Humas tidak cukup hanya mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan institusi, tetapi harus mampu membangun komunikasi strategis dengan masyarakat.
“Humas instansi pemerintah saat ini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pencatat kegiatan, melainkan sebagai strategic communicator yang mampu membaca situasi, merespons isu secara cepat dan akurat, serta membangun kepercayaan publik melalui narasi yang konstruktif,” ujar Hendarsam.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarsatuan kerja, terutama di wilayah strategis seperti Batam yang menjadi beranda depan negara.
Menurutnya, komunikasi yang terbangun dengan baik akan membantu memastikan kebijakan dan berbagai inovasi keimigrasian dapat dipahami masyarakat lokal maupun warga negara asing.
Mini Kopdar Humas Imigrasi 2026 juga diisi dengan diskusi interaktif, berbagi praktik terbaik pengelolaan media sosial, serta penguatan mitigasi krisis komunikasi.
Melalui kegiatan tersebut, para pengelola humas diharapkan semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan potensi disinformasi. Dengan demikian, penyampaian informasi keimigrasian tidak hanya menjadi sarana publikasi institusi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
