AlurNews.com – Persoalan pelayanan air bersih, banjir, dan pengelolaan sampah menjadi tiga pekerjaan rumah utama Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang harus segera dituntaskan.
Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad meminta seluruh jajaran kedua institusi memperkuat koordinasi dan bergerak cepat dalam merespons berbagai keluhan masyarakat.
Menurut Amsakar, ketiga persoalan tersebut menjadi isu yang banyak disuarakan masyarakat, termasuk melalui media sosial. Karena itu, ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD), deputi, direktur, camat, hingga lurah tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memastikan persoalan di lapangan mendapatkan penyelesaian.
Ia menilai, penanganan persoalan masyarakat tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan komunikasi dan sinergi yang berkesinambungan antara Pemko Batam dan BP Batam, mulai dari petugas pelaksana hingga jajaran pimpinan.
Khusus kepada camat dan lurah, Amsakar mengingatkan bahwa mereka merupakan garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Setiap keluhan warga harus direspons secara cepat dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jangan sampai laporan masyarakat hanya diteruskan dari satu pihak ke pihak lain tanpa ada penyelesaian.
“Kalau komunikasi seperti ini sudah terbangun dengan baik, saya yakin permasalahan akan lebih mudah diselesaikan,” ujar Amsakar saat memimpin Apel Gabungan Pemko Batam dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Senin (2/11/2026).
Selain menyoroti persoalan pelayanan publik, Amsakar juga meminta seluruh jajaran mempercepat realisasi program dan penyerapan anggaran. Memasuki November atau bulan ke-11 tahun anggaran 2026, ia tidak ingin pelaksanaan kegiatan justru menumpuk menjelang akhir tahun.
Pimpinan OPD, deputi, dan direktur diminta turun langsung memantau pelaksanaan program di masing-masing unit kerja. Begitu pula perangkat daerah penghasil pendapatan yang diminta mengoptimalkan penerimaan, terutama dari sektor pajak daerah.
“Kegiatan yang tidak terlaksana dinilai sebagai bentuk pemborosan. Mengingat APBD Perubahan telah disahkan, penyesuaian anggaran sudah tidak memungkinkan lagi. Jika ada kendala pada program kerja, segera laporkan kepada pihak pengawasan atau Inspektorat. Saya akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan dinas-dinas penghasil untuk mengecek realisasinya secara langsung,” tegasnya.
Amsakar turut mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai di lingkungan Pemko Batam dan BP Batam.
Ia meminta setiap pimpinan unit kerja tidak membiarkan pelanggaran disiplin berlangsung tanpa penanganan. Pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan pegawai terhadap jam kerja harus dilakukan secara konsisten.
Menurutnya, penegakan disiplin harus dimulai dari masing-masing pimpinan OPD, deputi, dan direktur melalui pengawasan secara berjenjang.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun secara simbolis kepada sejumlah pegawai Pemko Batam yang memasuki masa purna tugas.
Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para pegawai selama menjalankan tugas pemerintahan. Amsakar berharap hubungan silaturahmi tetap terjaga meskipun mereka telah menyelesaikan masa pengabdiannya.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Batam, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian serta dedikasi Bapak dan Ibu selama aktif bertugas. Meski telah purna tugas, jangan pernah merasa sebagai orang luar. Bapak dan Ibu sekalian akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemko Batam dan BP Batam,” tuturnya. (Nando)
