AlurNews.com, Batam – Komisi II DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi (rakor) guna membahas permasalahan yang dialami pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Perumahan Genta I, Kecamatan Batu Aji, Rabu (10/12/2025) sore.
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Batam, Safari Ramadhan didampingi Wakil Ketua Komisi II Muhammad Syafe’i, serta anggota Komisi II lainnya yakni Setia Putra Tarigan, Kamaruddin, dan Hj. Umi Kalsum.
Sejumlah instansi terkait turut diundang dalam rapat tersebut, antara lain Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, DBMSDA, Kasat Lantas Polresta Barelang, Camat Batu Aji, dan Lurah Buliang. Hadir pula perwakilan Forum Musyawarah Warga serta Ikatan Masyarakat UMKM Perumahan Genta I.
Rakor digelar menyusul adanya laporan dari para pedagang kecil di sekitar Perumahan Genta I yang mengaku mengalami penurunan omzet secara signifikan sejak dilakukan penutupan akses jalan di kawasan tersebut. Bahkan, sebagian pelaku UMKM terpaksa menutup usahanya karena akses yang terbatas dinilai menyulitkan warga untuk menjangkau lokasi perdagangan.
Safari Ramadhan dalam rapat tersebut menegaskan bahwa keberadaan UMKM perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang menggantungkan penghidupan keluarga dari usaha kecil tersebut.
“UMKM ini harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mencarikan solusi agar ketertiban dan keselamatan lalu lintas tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam forum rapat, sempat terjadi perdebatan antara perwakilan pedagang dengan instansi terkait. Para pelaku UMKM menyampaikan satu tuntutan utama, yakni meminta pemerintah membuka kembali akses jalan yang telah ditutup.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa kawasan tersebut dinilai tidak ideal untuk aktivitas UMKM karena berpotensi menimbulkan risiko keselamatan lalu lintas. Meski demikian, Komisi II DPRD Batam bersama instansi teknis sepakat untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk membuka kembali akses jalan dimaksud. Namun, karena sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perhubungan, Bina Marga, dan Kasat Lantas Polresta Barelang tidak hadir, hasil rakor tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPRD Kota Batam untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.


















