AlurNews.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengusulkan penambahan 18 titik prioritas Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Usulan itu disampaikan saat bertemu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Jumat (10/7/2026), sebagai upaya memperluas manfaat program bagi masyarakat pesisir.
Ansar mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri telah menunjukkan komitmennya dengan menyelesaikan pembangunan tiga titik KNMP.
Baca Juga:Â Tanjungpinang Usulkan 5 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
“Saat ini tiga titik telah selesai dibangun dan satu titik di Kabupaten Natuna sedang dalam proses pembangunan,” kata Ansar, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Menurut Ansar usulan penambahan 18 titik prioritas ini bertujuan agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat pesisir dan nelayan.
Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan pembangunan 100 Koperasi Nelayan Merah Putih di berbagai kawasan pesisir. Untuk mendukung target tersebut, Ansar juga meminta KKP segera melakukan survei topografi di 82 titik kawasan pesisir sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan.
“Kami berharap survei lapangan ini dapat segera dilaksanakan sehingga berbagai kebutuhan pengembangan kawasan pesisir dapat dipetakan secara komprehensif dan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan sektor kelautan di Kepri,” katanya.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyambut positif usulan tersebut. Menurutnya, Kepri memiliki potensi maritim yang besar dan menjadi salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaan program Ekonomi Biru.
“Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk mengoptimalkan seluruh potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Trenggono.
Ia menambahkan, pengembangan sektor kelautan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.
Audiensi itu juga dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat dari kabupaten/kota di Kepulauan Riau sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah. (red)
