AlurNews.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam diminta serius untuk menangani permasalahan sampah dan serapan tenaga kerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) BP Batam bersama Komisi VI DPR RI.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Askweni dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Kamis (16/7/2026) siang.
Askweni menyebutkan persoalan banjir, pengelolaan sampah, hingga tingginya persaingan mendapatkan pekerjaan dinilai perlu segera ditangani agar sejalan dengan ambisi menjadikan Batam sebagai pusat investasi nasional.
Baca Juga:Â Kadisnaker Sebut Tingkat Pengangguran di Batam Menurun, Namun Tantangan Baru Muncul
Persoalan sampah tidak bisa lagi dipandang sebagai isu kebersihan semata. Menurutnya, buruknya pengelolaan sampah turut berkontribusi terhadap meningkatnya titik banjir di Kota Batam.
“Saya mendengar ada 30 titik banjir di Kota Batam. Salah satu penyebabnya juga adalah sampah,” ujar Askweni dikutip dalam RDP yang disiarkan langsung oleh TV Parlemen, Kamis (16/7/2026) siang.
Berdasarkan informasi yang diterima, Askweni menunjukkan proses pengangkutan sampah dari sumber menuju tempat pembuangan akhir (TPA) masih belum optimal. Kondisi tersebut, menurut dia, menyebabkan sampah menumpuk di berbagai lokasi dan berpotensi menyumbat saluran drainase.
Saat ini, Askweni menyebut volume sampah di Batam diperkirakan telah mencapai sekitar 1.000 ton per hari. Alih-alih menjadi persoalan lingkungan, ia menilai limbah tersebut justru dapat diubah menjadi sumber energi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat.
“Setiap seribu ton sampah kalau diolah jadi energi bisa menghasilkan sekitar 20 megawatt listrik yang mampu menghidupkan 26 ribu rumah,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini BP Batam harusnya lebih agresif menarik investor di sektor pengelolaan sampah berbasis waste to energy. Langkah tersebut dinilai tidak hanya menjadi solusi atas persoalan sampah dan banjir, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat ekonomi dan energi bagi daerah.
Askweni mengingatkan, besarnya nilai investasi yang masuk ke Batam harus diimbangi dengan penyelesaian persoalan dasar yang masih dirasakan masyarakat.
“Bagaimana agar dapat membawa investor pengelolaan sampah di Batam. Sampah menjadi energi. BP Batam menyebutkan ada investasi Rp17 triliun. Namun, hal kecil seperti persoalan sampah dan banjir patut menjadi perhatian kita,” jelasnya.
Selain isu lingkungan, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sturman turut menyoroti lemahnya serapan tenaga kerja lokal di Kota Batam, yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia.
Sturman menilai tingginya arus migrasi penduduk ke Batam menjadi salah satu faktor yang memengaruhi angka pengangguran di daerah tersebut.
Di mana status Batam sebagai kawasan investasi membuat kota itu menjadi magnet bagi pencari kerja dari berbagai daerah, khususnya di Pulau Sumatera.
“Mobilisasi tinggi, pengangguran tinggi. Karena BP Batam menjadi tempat tujuan investasi, orang datang ke Batam sehingga menambah tingkat pengangguran,” ujarnya.
Ia mengaku menerima aspirasi dari masyarakat yang menginginkan agar perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen.
Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi warga setempat untuk memperoleh pekerjaan di tengah ketatnya persaingan.
“Peningkatan investasi seharusnya berjalan beriringan dengan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Batam sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata,” jelasnya. (Nando)
