Alurnews.com – Keberlanjutan terapi bagi pasien dengan kondisi medis tertentu sangat bergantung pada ketersediaan pasokan plasma. Namun, pemahaman masyarakat Indonesia mengenai donor plasma hingga kini masih relatif terbatas dibandingkan dengan donor darah.
Padahal, plasma merupakan komponen terbesar dalam darah yang mengandung berbagai protein penting, seperti imunoglobulin dan faktor pembekuan. Plasma tersebut dapat diolah menjadi Produk Obat Derivat Plasma (PODP) yang digunakan dalam penanganan pasien dengan sejumlah kondisi medis, termasuk hemofilia dan imunodefisiensi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam peringatan International Plasma Awareness Week (IPAW) 2026 yang berlangsung pada 5-9 Oktober 2026 dengan tema global “Plasma Powers Possibility”.
Baca Juga: Donor Plasma Polri, Pengamat: Itu Bisa Jadi Teladan Lembaga Lain
Kementerian Kesehatan bersama Takeda dan sejumlah pemangku kepentingan mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai plasma sekaligus memperkuat ekosistem plasma di Indonesia agar aman, andal, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia mengatakan penguatan ekosistem plasma tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
“Penguatan ekosistem plasma Indonesia dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, institusi kesehatan, layanan darah dan plasma, komunitas pasien, donor, dan industri,” kata Lucia dalam kegiatan IPAW 2026.
Menurut dia, momentum IPAW menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong kerja sama lintas sektor dalam membangun ekosistem plasma di Indonesia.
Pentingnya ketersediaan plasma tidak hanya berkaitan dengan industri obat, tetapi juga langsung dengan keberlangsungan pengobatan pasien.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan PODP dapat berperan penting dalam perawatan berkelanjutan bagi pasien dengan kondisi seperti hemofilia dan imunodefisiensi primer.
“Melalui International Plasma Awareness Week 2026, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai plasma, peran donor, serta keterkaitan kontribusi setiap individu dengan kebutuhan pasien,” ujar Nadia.
Ia berharap peningkatan pemahaman tersebut dapat mendorong kolaborasi yang lebih kuat untuk memperkuat tata laksana pengobatan dengan PODP.
Ketua Umum Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia (PHTDI) dan Perhimpunan Hematologi-Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia (PERHOMPEDIN), Tubagus Djumhana Atmakusuma mengatakan PODP memiliki peran penting dalam pengobatan pasien dengan kelainan darah dan kondisi medis tertentu lainnya.
“Bagi pasien tersebut, pengobatan jangka panjang dan berkelanjutan menjadi hal yang penting,” katanya.
Karena itu, menurut Tubagus, penguatan ekosistem plasma diperlukan untuk mendukung ketersediaan PODP yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta didukung bukti klinis yang memadai.
Pakar Bank Darah dan Kedokteran Transfusi, Teguh Triyono menjelaskan plasma mencakup sekitar 55 persen dari volume darah manusia.
Di dalam plasma terdapat berbagai protein penting, termasuk albumin, antibodi, dan faktor pembekuan. Komponen tersebut kemudian dapat diproses menjadi berbagai produk terapi.
“Berbeda dengan donor darah utuh, dalam pengambilan plasma menggunakan alat apheresis, plasma dipisahkan dari komponen darah lainnya, dan komponen lain tersebut dikembalikan ke tubuh donor plasma,” jelas Teguh.
Plasma yang terkumpul selanjutnya dapat diolah menjadi terapi bagi pasien dengan kondisi medis tertentu, seperti hipoalbuminemia, gangguan perdarahan, dan imunodefisiensi.
Dengan demikian, perjalanan plasma tidak berhenti pada proses donor. Plasma harus melewati rangkaian pengambilan, pengolahan, hingga menjadi produk terapi yang kemudian digunakan dalam pelayanan kesehatan.
Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Linda Lukitari Waseso menilai keberadaan donor plasma dan praktik pengambilan plasma yang aman menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan plasma.
Kolaborasi antara layanan darah dan plasma dengan pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas pasien, donor, serta pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan agar kebutuhan pasien dapat terpenuhi.
Bagi pasien, keberlanjutan pasokan plasma memiliki arti yang jauh lebih besar karena berkaitan langsung dengan kesinambungan terapi.
Yusnidar Patah, Plt Bidang Layman dan Wakil Ketua Bidang Finance Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia (HMHI), sekaligus penyandang Hemofilia B berat, menyoroti kebutuhan pasien hemofilia terhadap penanganan yang tepat waktu dan berkelanjutan.
Tantangan tersebut semakin kompleks bagi pasien yang berada di berbagai wilayah Indonesia, terutama ketika akses terhadap terapi belum merata. Kondisi serupa dirasakan pasien imunodefisiensi primer.
Ketua Yayasan Pasien Imunodefisiensi Primer Indonesia (YPIPI), Dimas Adhi Sugiharto mengatakan imunoglobulin yang dibutuhkan pasien secara rutin dibuat dari plasma.
“Bagi pasien Imunodefisiensi Primer, imunoglobulin bukan sekadar terapi pendukung — ini adalah terapi yang kami butuhkan secara rutin agar bisa tetap hidup sehat,” kata Dimas.
Menurut dia, tanpa terapi tersebut, pasien sangat rentan mengalami infeksi berat yang berulang, yang dapat menurunkan kualitas hidup dan bahkan mengancam jiwa.
Karena itu, tantangan yang dihadapi pasien bukan hanya mengenai ketersediaan terapi, tetapi juga keterjangkauan dan akses yang tidak terputus.
“Pasokan plasma yang berkelanjutan sangat berarti bagi kami, inilah yang memastikan pasien Imunodefisiensi Primer bisa terus menjalani pengobatan dan hidup sehat seperti orang lain,” ujarnya.
Di sisi lain, industri farmasi juga melihat pentingnya penguatan rantai pasok plasma di Indonesia.
Presiden Direktur PT Takeda Life Sciences, Andreas Gutknecht mengatakan produk obat derivat plasma berperan penting dalam mendukung pasien yang hidup dengan kondisi kompleks dan mengancam jiwa.
Menurut Andreas, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai plasma harus berjalan beriringan dengan pengembangan ekosistem plasma yang berkelanjutan.
“Dengan pengalaman dan keberadaan Takeda di Indonesia, kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung prioritas kesehatan jangka panjang Indonesia,” katanya. (Nando)
