Mengapa Ex Officio Harus Dibatalkan?

foto : istimewa

AlurNews.com, Batam – PENYATUAN kekuasaan Pemerintahan Kota Batam dengan pengelolaan investasi Badan Pengusahaan (BP) Batam, benarkah berkorelasi dengan peningkatan ekonomi di pulau berjuluk kalajengking ini? Tak perlu ‘mengasah otak’ untuk menjawabnya. Lihat saja kericuhan yang terjadi sebelum dan ketika pelaksanaan ex officio.

Kericuhan pertama adalah munculnya ribuan spanduk berukuran 200 cm X 50 cm di jalan-jalan dan pusat perbelanjaan Kota Batam. Di spanduk itu tertulis: ”TOLAK UWTO.” Warga masyarakat tersentak dengan ‘bom’ spanduk, sebab masalah Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dalam perjalanannya menjadi iuran sewa tanah BP Batam, menjadi ‘pengikat’ bagi warga ketika menggunakan lahan di pulau Batam.

Masyarakat, bukan saja maklum dengan UWTO, tetapi mahfum dengan mekanisme dan pengelolaannya. Sehingga dengan adanya gerakan ‘bawah tanah’ mencetak ribuan spanduk penolakan UWTO, jelas-jelas memperkeruh suasana investasi dan ekonomi yang sedang bersusah payah didongkrak oleh Hatanto Reksodipoetro dan timnya di BP Batam.

Kericuhan kedua adalah ketika seorang calon wali kota Batam pada Pilkada 2015 berjanji akan memperjuangkan bebas biaya UWTO bagi lahan rumah yang berukuran 200 meter ke bawah. Digaungkan kembali pada saat ‘bernafsu’ untuk merebut Ex Officio Kepala BP Batam pada 2018 hingga 2019. Namun, ketika telah menerima kekuasaan Ex Officio pada Jumat, 27 September 2019, janji itu mulai meredup dan dilupakan.

Warga Batam menagih janji yang dilontarkan ketika akan merebut kursi Wali Kota Batam. Setelah mendapatkan kursi itu, dan bahkan, beli satu dapat dua, yakni Wali Kota Batam sekaligus telah menjadi Ex Officio Kepala BP Batam, justru janji itu diingkarinya. ”Makanya saya luruskan. Saya tak pernah sampaikan bahwa saya tak akan selesaikan pembebasan UWTO untuk lahan 200 meter ke bawah,” kata Rudi dengan enteng, di Gedung Marketing Center BP Batam, seperti dilansir Batam Pos, Kamis (23/1/2020).

Licin seperti belut, mengaku tak pernah sampaikan tak akan selesaikan pembebasan UWTO untuk lahan 200 meter ke bawah. Tapi, sesungguhnya tidak pernah diselesaikan. Sehingga berbagai media di Batam dan sekitarnya mengungkap betapa kecewanya warga yang berharap pada janji bebas UWTO 200 meter ke bawah.

Kericuhan berikutnya adalah munculnya pernyataan di ruang publik bahwa ada dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Sejak BP Batam berdiri 1971, dan Kota Batam berdiri pada 1983, tidak pula pernah muncul wacana dualisme. Jika pun ada yang mempertanyakan peluang dualisme kedua lembaga itu, pada kenyataannya tidak ada persoalan yang muncul terkait dualisme. Sebab sesungguhnya, jika pun ada, dualisme hanyalah pada tataran sistem, tata-cara, dan perspektif.

Namun sejak 2016, hingga 2019, teriakan ‘dualisme’ semakin membahana di langit Pulau Batam. Kata-kata dualisme seolah mesiu dan granat yang siap meledak, tanpa melihat sejarah betapa melesatnya kemajuan industri di Pulau Batam dengan hadirnya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) mulai era Ibnu Sutowo, JB Sumarlin, BJ Habibie, JE Habibie, hingga Ismeth Abdullah. Kemudian disusul dengan kepemimpinan Mustofa Widjaja, Hatanto Reksodipoetro, Lukita Dinarsyah Tuwo, serta Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam.