AlurNews.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kepulauan Riau (Kepri) masih menghadapi berbagai hambatan untuk berkembang, mulai dari sulitnya mengakses modal, rumitnya perizinan, tingginya biaya logistik, hingga terbatasnya akses pasar ekspor.
Persoalan tersebut disoroti Tenaga Ahli Deputi Investasi BP Batam Billy Mambrasar dalam Kepri Economic Forum 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (22/10/2026).
Billy menilai, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang selama ini menghambat pelaku UMKM meningkatkan skala usahanya.
Baca Juga: UMKM Kepri Tembus Pasar Global, Sambal Sijago Bidik Australia dan Amerika
“Saya marah kalau keluhan UMKM terus didengar, tetapi hambatannya tidak diselesaikan! Mereka kesulitan mendapatkan modal, mengurus izin, menghadapi biaya logistik, sampai mencari pembeli,” kata Billy.
Menurut Billy, pertumbuhan investasi, industri, dan pariwisata di Kepri seharusnya tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, penguatan UMKM perlu menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
“Bagaimana mereka mau naik kelas kalau jalan untuk berkembang masih begitu sulit? Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata. Bantu perizinannya, buka akses pembiayaannya, dan hubungkan mereka dengan pembeli!” ujarnya.
Billy, yang merupakan dosen dan peneliti kebijakan ekonomi di Politeknik Negeri Batam ini menilai keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri perlu diperluas.
Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat hubungan antara pelaku usaha lokal dengan perusahaan industri, hotel, restoran, dan sektor pariwisata.
Langkah tersebut dinilai dapat membuka pasar yang lebih berkelanjutan bagi produk dan jasa UMKM, sekaligus membuat pertumbuhan ekonomi lebih dirasakan masyarakat setempat.
Billy juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari keterbatasan modal, biaya logistik, pengemasan produk, sertifikasi, hingga pemahaman mengenai prosedur perdagangan.
Ia menilai, bantuan kepada UMKM perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan masing-masing usaha.
Dengan demikian, pendampingan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut hingga pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan pasar dan memperoleh pembeli.
Billy turut menyoroti peluang UMKM Kepri untuk menembus pasar ekspor, terutama dengan memanfaatkan kedekatan geografis wilayah tersebut dengan Singapura dan Malaysia.
Namun, menurut dia, posisi strategis Kepri belum cukup apabila tidak disertai kemudahan akses pasar dan pendampingan yang memadai.
Pelaku UMKM, kata Billy, membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pemetaan calon pembeli, pemenuhan standar negara tujuan, pengurusan dokumen ekspor, hingga pengiriman produk.
“Kedekatan Kepri dengan Singapura dan Malaysia adalah peluang besar. Tetapi kedekatan geografis harus diikuti kemudahan akses pasar,” ujarnya.
“UMKM perlu didampingi sampai produknya benar-benar dibeli dan bisa mendapat pesanan berulang,” lanjut Billy.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap hambatan yang membuat pelaku usaha lokal belum optimal memanfaatkan fasilitas kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ).
Menurut Billy, fasilitas untuk mendorong investasi perlu diikuti kebijakan yang memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri dan kegiatan perdagangan.
Selain industri dan perdagangan, Billy menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Kepri. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di bidang kuliner, kerajinan, fesyen, produk oleh-oleh, transportasi, dan berbagai jasa lokal lainnya.
Karena itu, pengembangan destinasi wisata perlu membuka ruang yang memadai bagi UMKM untuk memasarkan produk kepada wisatawan.
Billy berharap Kepri Economic Forum 2026 dapat menghasilkan tindak lanjut konkret melalui kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia industri, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM.
“UMKM adalah bagian penting dari masa depan ekonomi Kepri. Pemerintah harus hadir untuk mendengar aspirasi mereka, menyelesaikan hambatannya, dan membuka kesempatan agar mereka tumbuh,” tuturnya. (Nando)
