AlurNews.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam memperkuat kewaspadaan dini menghadapi sejumlah isu strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah (TKDP) Kota Batam, isu ketersediaan air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga dinamika ketenagakerjaan menjelang pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam menjadi perhatian utama, Selasa (22/9/2026).
Rakor yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kewaspadaan dini pemerintah dalam menghadapi berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang dapat memengaruhi keamanan, ketenteraman, serta kondusivitas Kota Batam.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, yang mewakili Wali Kota Batam, mengatakan Batam merupakan daerah dengan dinamika sosial, ekonomi dan kependudukan yang sangat tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan dini menjadi sangat penting. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika suatu persoalan telah menjadi gangguan, tetapi harus mampu membaca perkembangan situasi, mengenali potensi kerawanan dan mengambil langkah antisipasi sejak dini,” ujar Riama.
Ia menyebutkan, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya ketersediaan air bersih, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta dinamika ketenagakerjaan menjelang pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam.
Riama menegaskan, masing-masing isu memiliki karakteristik berbeda. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, persoalan tersebut dapat berkembang dan berdampak terhadap ketenteraman masyarakat maupun stabilitas daerah.
“Oleh karena itu, saya berharap rakor ini tidak hanya menjadi forum untuk menyampaikan informasi, tetapi mampu menghasilkan pemetaan potensi ATHG, indikator peringatan dini, serta langkah antisipasi yang dapat dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Riama juga menekankan pentingnya sinergitas dan pertukaran informasi antara unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia meminta agar pola kerja kewaspadaan dini dibangun secara cepat dalam memperoleh informasi, tepat dalam melakukan analisis, serta responsif dalam menentukan langkah penanganan.
“Penting bagi kita membangun pola kerja yang cepat dalam memperoleh informasi, tepat dalam melakukan analisis, dan responsif dalam menentukan langkah penanganan,” tegasnya.
Khusus menghadapi dinamika penyampaian aspirasi masyarakat, Riama meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi, koordinasi dan pendekatan persuasif.
Menurutnya, hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus tetap dihormati dan dapat berjalan dengan baik, namun situasi keamanan serta ketertiban Kota Batam juga harus tetap terjaga.
“Seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi, koordinasi dan pendekatan persuasif, sehingga hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap dapat berjalan dengan baik, namun situasi keamanan dan ketertiban Kota Batam tetap terjaga,” ujarnya.
Rakor TKDP tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rumusan, rekomendasi dan strategi yang implementatif untuk memperkuat kewaspadaan dini serta meningkatkan koordinasi lintas sektor.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap akan lahir berbagai rumusan, rekomendasi, serta strategi yang implementatif guna memperkuat kewaspadaan dini, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkokoh sinergi dalam menjaga situasi Kota Batam agar tetap aman, damai, kondusif, dan menjadi daerah yang nyaman bagi masyarakat maupun para investor,” kata Riama.
Rakor tersebut dihadiri unsur pimpinan dan perangkat daerah Kota Batam, camat dan lurah se-Kota Batam, perwakilan instansi vertikal, aparat keamanan dan intelijen, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Batam dan FKDM kecamatan se-Kota Batam.
Riama berharap seluruh unsur yang terlibat dapat terus memperkuat kerja sama dan saling mendukung dalam menjaga Batam sebagai kota yang harmonis, produktif, aman dan berdaya saing.
Selanjutnya, Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah (TKDP) Kota Batam diisi narasumber dari Badan Intelejen Daerah Kepulauan Riau Kepri dan dari Intelkam Polresta Barelang. (ib)
